terasmalut — Bupati Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara, James Uang, menegaskan pentingnya dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya penertiban distribusi minyak tanah bersubsidi di wilayahnya.
Penertiban ini dinilai sangat penting demi memastikan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan bahan bakar bersubsidi tersebut.
Menurut Bupati James, distribusi minyak tanah bersubsidi untuk Kabupaten Halmahera Barat setiap bulannya mencapai 525 ton. Namun, kenyataannya di lapangan, ketersediaannya sering kali mengalami kelangkaan, meskipun jumlah ini secara teori seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Distribusi minyak tanah bersubsidi ini harus tertib dan tepat sasaran, sehingga masyarakat kurang mampu yang benar-benar berhak dapat menikmatinya secara adil dan merata,”jelas James Uang, kepada media ini. Kamis 08 Mei 2025.
Namun, upaya untuk menertibkan distribusi ini, Dikatakan James sudah pernah disampaikan setelah menggelar Open House Idul Fitri di Desa Pabos, Bahwa menurutnya kerap dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan. Untuk itu, Ia menyoroti adanya pihak-pihak yang justru memperkeruh suasana ketika pemerintah daerah berusaha mengatur mekanisme distribusi demi memastikan keadilan.
“Minyak tanah bersubsidi ini adalah hak masyarakat kurang mampu. Jadi, jangan sampai ada upaya-upaya yang menghambat pemerintah dalam mengelola distribusinya dengan benar,”tambahnya.
James mengungkapkan bahwa dalam beberapa temuan di lapangan, masih ada pangkalan yang menjual minyak tanah dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Sebagian pangkalan bahkan diketahui menjual hingga Rp7.000 per liter, yang jelas memberatkan masyarakat kecil.
“Ini jelas memberatkan masyarakat. Harga yang melampaui HET tidak boleh dibiarkan, dan pangkalan yang melakukan praktik ini harus segera dievaluasi bahkan dibatalkan izinnya jika perlu,”tegasnya.
Untuk mengatasi kelangkaan dan antrian panjang di sejumlah desa, Pemkab Halbar berencana menambah 20 pangkalan baru. Penambahan ini dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat dan rekomendasi beberapa kepala desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Ada beberapa desa yang selama ini hanya dilayani oleh satu pangkalan. Ini menyebabkan antrean panjang setiap kali masyarakat hendak membeli minyak tanah. Kondisi ini tentu menyulitkan warga, sehingga perlu segera diperbaiki,”katanya.
James mencontohkan, di Kecamatan Sahu Timur, sering kali terlihat antrian panjang hingga larut malam setiap kali minyak tanah tiba di pangkalan. Bahkan, situasi ini kadang mengganggu arus lalu lintas akibat kerumunan warga yang menunggu giliran.
“Kita tidak ingin melihat masyarakat kita kesulitan mendapatkan hak mereka. Maka dari itu, penambahan pangkalan ini adalah solusi konkret untuk memastikan distribusi minyak tanah bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran,”ungkapnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam menertibkan distribusi minyak tanah bersubsidi ini, sehingga tujuan untuk menciptakan keadilan sosial benar-benar bisa terwujud.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa masyarakat Halmahera Barat, terutama yang kurang mampu, mendapatkan hak mereka secara adil. Ini adalah komitmen kami untuk menciptakan pemerataan dan keadilan,”tutup Bupati James Uang.*(Ghe/Red)
