terasmalut — Di tengah dinamika kebangsaan yang kian kompleks, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Halmahera Barat menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-V Tahun 2025 sebagai momentum konsolidasi ideologis dan regenerasi kepemimpinan organisasi. Forum tertinggi PPI di tingkat kabupaten ini menjadi ruang peneguhan komitmen terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Muskab ke-V PPI Halmahera Barat yang dilaksanakan di Rumah Perempuan, Desa Acango. Senin (29/12/25), mengangkat tema “Memperkuat Eksistensi PPI Dalam Melahirkan Generasi Muda Berkarakter Pancasila Menyongsong Indonesia Maju” berlangsung khidmat dan sarat makna kebangsaan.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhamad, BPIP, PPI Provinsi Malut, unsur Forkopimda, perwakilan Yonif Raider 732 Banau, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, pimpinan organisasi kepemudaan, serta pengurus dan anggota PPI Kabupaten Halmahera Barat.
Forum ini tidak sekadar membahas pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi ajang refleksi perjalanan organisasi dalam menjalankan peran strategisnya sebagai wadah kader kebangsaan yang lahir dari proses seleksi negara yang ketat dan berkarakter disiplin.
Ketua PPI Halmahera Barat periode 2020–2025, Muhammad Syamsir Ali, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musyawarah Kabupaten merupakan instrumen konstitusional yang menentukan arah masa depan organisasi.
“Musyawarah Kabupaten hari ini adalah wadah konstitusional organisasi untuk memilih kepengurusan baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan PPI lima tahun ke depan,”ujar Muhammad Syamsir.
Ia menuturkan bahwa selama lima tahun terakhir, PPI Halmahera Barat berupaya menjaga konsistensi organisasi melalui pembinaan ideologi, penguatan kapasitas anggota, serta keterlibatan aktif dalam program kepemudaan di tingkat daerah maupun provinsi.
Syamsir menyebutkan, pengurus PPI secara rutin mengikutsertakan anggota dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh BPIP RI sejak 2021 hingga 2025, sebagai bagian dari upaya memperkokoh karakter kebangsaan generasi muda.
Selain itu, Samsir menyebut, PPI Halmahera Barat juga terlibat dalam berbagai kegiatan strategis, mulai dari peringatan HUT PKK tingkat Provinsi Maluku Utara, sosialisasi donor darah, hingga pelatihan kader muda yang dilaksanakan oleh instansi terkait.
Capaian paling menonjol, kata dia, adalah keberhasilan PPI Halmahera Barat dalam membina calon Paskibraka hingga mampu menembus seleksi tingkat nasional.
“Alhamdulillah, dalam lima tahun terakhir Halmahera Barat berhasil mengirimkan perwakilan Paskibraka ke tingkat nasional pada tahun 2021, 2023, 2024, dan 2025,”katanya.
Meski demikian, Syamsir secara terbuka mengakui bahwa kontribusi PPI Halmahera Barat kepada pemerintah dan masyarakat masih perlu terus ditingkatkan seiring tuntutan zaman dan kompleksitas pembangunan nasional.
Ia berharap Muskab ke-V ini melahirkan kepengurusan baru yang lebih progresif, solid, dan mampu membawa PPI menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembinaan generasi muda berkarakter Pancasila.
Sementara itu, Plt Ketua PPI Provinsi Maluku Utara, Tony S. Pontoh, S.Sos, M.Si, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun proyeksi masa depan.
“Musda bukan hanya memilih nakhoda baru, tetapi momentum refleksi dan evaluasi agar PPI tetap relevan sebagai organisasi kader kebangsaan,”tegasnya.
Ia menekankan bahwa PPI memiliki tanggung jawab moral sebagai organisasi yang menghimpun putra-putri terbaik bangsa hasil kaderisasi negara, sehingga harus menjadi teladan dalam disiplin, etika, dan semangat nasionalisme.
Mengacu pada tema Muskab, PLt Ketua Malut yang juga Ketua PPI Kota Ternate ini menyatakan bahwa PPI dituntut memperkuat eksistensinya dalam melahirkan generasi muda berkarakter Pancasila yang siap menyongsong Indonesia maju.
“Saya berharap Musda ini melahirkan kepemimpinan yang adaptif, program kerja yang inovatif, serta solidaritas tanpa batas antar-angkatan,”ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan dan menjunjung tinggi musyawarah mufakat demi persatuan organisasi.
Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhamad dalam sambutannya menempatkan Purna Paskibraka Indonesia pada posisi strategis sebagai aset ideologis bangsa yang tidak boleh kehilangan arah sejarahnya.
“Purna Paskibraka Indonesia adalah aset ideologis bangsa dan tidak boleh direduksi sekadar sebagai organisasi alumni atau ruang kepentingan pragmatis,”tegas Djufri Muhamad.
Menurutnya, PPI harus berdiri tegak sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan, perekat persatuan nasional, dan benteng ideologi Pancasila di tengah ancaman ideologi transnasional dan degradasi etika publik.
Ia menegaskan bahwa kesetiaan Purna Paskibraka terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus tercermin dalam sikap, pilihan, dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Pancasila harus dihadirkan sebagai nilai hidup, bukan sekadar dokumen normatif,”ujarnya.
Djufri juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk terus bersinergi dengan PPI, dengan catatan sinergi tersebut dibangun di atas disiplin organisasi, integritas, dan kepatuhan terhadap konstitusi.
Ia berharap Musyawarah Kabupaten ke-V ini mampu melahirkan kepengurusan yang tegas dalam prinsip, bersih dalam tata kelola, dan kuat dalam komitmen kebangsaan.
“Jadikan PPI sebagai pusat kaderisasi pemimpin muda yang memahami bahwa jabatan adalah amanah dan negara adalah kepentingan tertinggi,”katanya.
Musyawarah Kabupaten V Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Halmahera Barat, dengan keyakinan bahwa forum ini akan melahirkan keputusan-keputusan yang bermartabat dan bertanggung jawab.
Muskab ke-V ini diharapkan menjadi tonggak penguatan peran PPI Halmahera Barat sebagai garda ideologis kepemudaan daerah, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun generasi muda yang setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*(Ghe/Red)
