terasmalut — Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Irene Yusiana Roba, memastikan akan mendorong perubahan trayek kapal penumpang agar wilayah Loloda tengah (Loteng), Kabupaten Halmahera Barat, masuk dalam lintasan pelayanan pelayaran resmi.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi pencegatan kapal yang dilakukan warga Loloda Tengah di perairan Desa Barataku beberapa waktu lalu sebagai bentuk protes terhadap keterbatasan akses transportasi laut.
Menurut Irene, upaya tersebut saat ini telah memasuki tahapan koordinasi administratif bersama Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Jailolo sebelum diusulkan kepada Kementerian Perhubungan.
Ia menilai penyelesaian persoalan transportasi harus ditempuh melalui mekanisme kelembagaan agar menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan.
“Di Loloda saya sudah berkoordinasi dengan Pak Rosihan selaku Kepala UPP Jailolo untuk menindaklanjuti secara administratif. Dalam hal ini saya siap mendorong agar Kementerian Perhubungan melakukan perubahan trayek sehingga Loloda tengah dapat menjadi salah satu titik singgah kapal,”kata Irene, ketika dikonfirmasi media ini, Selasa 28 Juli 2026.
“Perubahan trayek tersebut sangat penting karena masyarakat Loloda harus memperoleh akses transportasi laut yang layak dan aman. Kehadiran kapal yang secara resmi singgah di wilayah itu merupakan solusi yang harus diperjuangkan agar pelayanan publik semakin merata,”lanjutnya.
Irene menilai aksi pencegatan kapal yang dilakukan warga tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran hukum. Menurutnya, tindakan tersebut lahir dari keterbatasan akses transportasi yang selama ini belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah terluar Halmahera Barat.
“Apa yang dilakukan masyarakat bukanlah keinginan mereka. Kondisi yang tidak berpihak kepada warga Loloda membuat mereka terpaksa mengambil langkah yang sangat membahayakan keselamatan, yaitu mencegat kapal di tengah gelombang demi memperoleh akses transportasi,”ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan transportasi laut di kawasan kepulauan.
“Saat ini prosesnya sedang berjalan. Kita menunggu penyelesaian administrasi dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi sebelum saya mendorong usulan tersebut ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,”katanya.
Irene menyebut, penyediaan trayek yang menjangkau masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin konektivitas antardaerah sekaligus melindungi keselamatan warga.
“Begitu seluruh proses administrasi selesai, saya akan memastikan usulan itu segera didorong ke tingkat kementerian. Saya juga memastikan akan ada penambahan trayek agar kapal resmi dapat menghampiri Loloda tengah sehingga masyarakat tidak lagi mempertaruhkan keselamatan mereka untuk mendapatkan layanan transportasi laut,”tutup Irene.*(Ghe/Red)
