Ketua DPC Partai Hanura Desak Kejari Seriusi Dugaan Pemerasan Istri Bupati Halbar Terhadap Sejumlah Kades

- Jurnalis

Senin, 3 Juli 2023 - 17:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hardi I Hayun, Ketua Fraksi partai Hanura DPRD Kabupaten Halmahera Barat

Hardi I Hayun, Ketua Fraksi partai Hanura DPRD Kabupaten Halmahera Barat

TERASMALUT.ID – Dugaan pemerasan disertai ancaman oleh istri Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, kepada sejumlah kepala desa mendapat sorotan dari ketua Fraksi Hanura DPRD Kabupaten setempat.

Hardi I Hayun, Ketua Fraksi partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat menyebut dugaan yang disampaikan oleh sumber terpercaya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jailolo, bahwa Istri Bupati Halmahera Barat meminta uang sebesar 10 juta ke sejumlah kades, sebagaimana diberitakan malutpost edisi (14/6), perlu mendapat atensi dari pihak Kejaksaan Negeri Halbar.

Baca Juga :  Beri Semangat, Wabup Halbar Djufri Muhamad Dampingi Peserta Pesparawi Nasional ke-XIII di Jogja

“Informasi tentang pemerasan yang dilakukan oleh Istri Bupati, harus diseriusi oleh Kejaksaan Negeri Halbar. Apalagi informasi tersebut, dilaporkan langsung sejumlah kepala desa ke salah seorang sumber yang berasal dari Kejaksaan,”terang Hardi melalui WhatsApp, Senin (02/07/23).

Ketua DPC Partai Hanura Halbar itu mendesak, Kejari agar segera mengambil sikap untuk menelusuri laporan yang disampaikan oleh para kades. Sebab informasi ini melibatkan nama istri Bupati, Meri Popala dan pejabat desa.

Baca Juga :  Kristovel Sakalaty Sentil Tamin Ilan Abanun: Jangan Meludahi Muka Sendiri Soal Utang Daerah

“Fraksi Hanura menyatakan sikap mendesak Kejari agar serius membongkar kebenaran praktik pemerasan disertai ancaman yang dilakukan oleh istri Bupati. Sebab komitmen kita sama, pemerasan dan menakut-nakuti orang atas nama jabatan, harus dilawan,” tutupnya.*(Ghez).

Berita Terkait

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025
Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek
Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen
Pemda Halbar Apresiasi Kepedulian Kapolda Malut dan Bhayangkari di Lokasi Bencana
Skandal Etika Oknum ASN Halbar Mencuat, Keluarga Istri Sah Bersiap Tempuh Jalur Hukum
DPRD Halbar : Surat Resmi Diabaikan Sekda, Ini Bentuk Pembangkangan Birokrasi.
Tim Kesebelasan Bos Muda Salurkan Bantuan sebagai Wujud Keprihatinan atas Bencana Halmahera Barat
RITD Desa Tuada Dorong Hilirisasi Udang Vaname Lewat Produk Olahan
Berita ini 72 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 11:15 WIB

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Jumat, 16 Januari 2026 - 17:46 WIB

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Kamis, 15 Januari 2026 - 14:38 WIB

Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen

Rabu, 14 Januari 2026 - 14:00 WIB

Skandal Etika Oknum ASN Halbar Mencuat, Keluarga Istri Sah Bersiap Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 - 12:19 WIB

DPRD Halbar : Surat Resmi Diabaikan Sekda, Ini Bentuk Pembangkangan Birokrasi.

Berita Terbaru

Kepala Inspektorat Halmahera Barat, Reinhard Bunga (Dok/Ist)

Halmahera Barat

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Rabu, 21 Jan 2026 - 11:15 WIB

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Balai Cipta Karya (CK) Kementerian PUPR. (Dok/Ist)

Maluku Utara

Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo

Jumat, 16 Jan 2026 - 18:39 WIB

Tampak Warga Desa Tolofuo terpaksa harus mengambil air bersih di Desa Tolofuo demi bisa bertahan hidup (Dok/Wrg)

Halmahera Barat

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Jumat, 16 Jan 2026 - 17:46 WIB

error: