JAILOLO, TM – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), intens melakukan pencegahan penurunan stunting.
Hal ini dibuktikan adanya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS ) Tahap I bertempat diruang rapat Wakil Bupati Halbar, Jailolo, Jum’at (12/07/2024), dengan melibatkan Duta orang Tua Hebat Ny. Meri Popala Uang beserta sejumlah OPD terkait sebagai upaya menggencar penurunan angka stunting guna mewujudkan program pemerintahan JUJUR yakni Halbar Sehat.
Kepala Dinas P2KB kabupaten Halbar, Rosfintje Kalengit, mengatakan di Halmahera Barat ada 7000 lebih keluarga yang beresiko stunting yang harus di intervensi, untuk mencegahnya mulai dari Remaja. Menurutnya, dari 7000 sekian jika tidak melakukan pencegahan akan menimbulkan stunting-stunting yang baru.
“Karena dari 7000 sekian jika kita tidak melakukan pencegahan maka akan timbul stunting-stunting yg lain, ” Ungkapnya
Untuk itu, langkah mencegahnya harus dimulai dari remaja melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang sudah dibentuk oleh P2KB Kabupaten Halmahera Barat. dengan adanya Bina Keluarga Remaja (BKR) di masing-masing desa, orang tua yang memiliki anak remaja akan diberikan pemahaman.
“Untuk pencegahan awal kita sampaikan kepada orang tua yang memiliki anak remaja, agar mereka bisa mengontrol anak dalam pergaulan sehari hari, karena mereka lebih tahu,”kata Rosfintje.
Selain itu, ada juga pusat informasi dan konseling Remaja dengan programnya adalah genre atau generasi berencana.
“Jadi anak-anak itu kita kumpulkan untuk memberikan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, karena jika salah dalam pergaulan berarti resikonya ada, bika tidak dilakukan pembinaan secara dini, maka kemungkinan terjadi kehamilan, Reproduksinya belum siap, ekonomi belum siap, akan berpengaruh tingkat perceraian lebih tinggi, dan angka stunting juga semakin naik” Terangnya.
Jadi untuk keluarga yang beresiko stunting maka intervensinya dilakukan secara konvergensi dengan OPD terkait. Misalnya, masalah air bersih, jamban domainnya ada Dinas PU sedangkan untuk pendidikan Domainnya ada di Dinas Pendidikan.
Terpisah Duta Orang Tua Hebat, Meri Popala Uang, mengatakan dalam pelaksanaan Audit Kasus Stunting semua kegiatan harus dikoordinasikan semua stekholder baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun di tingkat desa harus dilibatkan.
Rapat koordinasi koordinasi AKS menghadirkan Kepala Puskesmas Jailolo, Puskesmas Kota, Puskesmas Sahu, puskesmas balisoang, puskesmas Sahu timur , Puskesmas Akelamo dan Puskesmas Gulao Kusuma untuk segera menangani 22 kasus berdasarkan aksi intervensi Juni lalu.
.
“Atas dasar tersebut kami segera melaksanakan audit kasus melalui intervensi yang tepat sasaran agar tidak meraba-raba meraba-raba, “ungkapnya
Tak hanya itu, Lanjut Ketua PKK Halbar ini, satuan tugas provinsi juga turut dihadirkan guna mempersentasikan persiapan untuk mencegah 22 kasus yang sasarannya anak balita agar segera diatasi dan memberikan pelayanan.
“karena batas usia dua tahun keatas tidak bisa lgi di intervensi atau disebut 1000 hpk atau 1000 hari pertama kehidupan,”tandas Istri Bupati Halbar.
