JAILOLO, Demi meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Direktur RSUD Dr Novi Mariana Drakel berharap Pemerintah Kabupaten bisa memberikan anggaran lebih.
Pasalnya, Kebutuhan anggaran di RSUD Jailolo dinilai sangat tinggi, terutama dalam bentuk pengadaan obat, pengadaan alat kesehatan serta pembayaran tunjangan pelayanan kepada seluruh tenaga paramedis RSUD.
Dr Novi Mariana mengatakan Ada beberapa alat kesehatan yang sudah rusak atau tidak layak untuk digunakan seperti tabung oksigen yang harganya terbilang cukup mahal bahkan juga obat-obatan esensial lantaran RS masih menunggak hutang ke pihak distributor sebagai penyedia obat-obatan.
“Untuk saat ini kita di RS sendiri mengalami kekurangan mulai dari alat kesehatan hingga kelangkaan obat-obatan. Dan terjadi kelangkaan obat-obatan ini diakibatkan RS masih menunggak ke pihak ketiga senilai Rp 8 Miliar yang terhitung sejak 2018, 2019, 2020 dan 2021,”kata Novi Mariana Drakel kepada wartawan. Kamis (31/03/22).
Dr Novi menjelaskan, pendapatan anggaran BLUD per tahun 2021 sebesar 21 Miliar saat diperhadapkan dengan Covid19 terjadi peningkatan, namun setelah Covid pendapatan BLUD justru terbilang menurun.
“Jadi dari Pendapatan BLUD sebesar 21 Miliar itu dialokasikan untuk pelayanan seperti makan minum 43% sementara 57% diperuntukkan buat operasional serta jasa para medis,”ungkapnya.
Ia menyebutkan, Berdasarkan norma melalui rapat dewan pengawas RSUD selanjutnya dilegitimasi oleh surat keputusan Bupati tentang pengalokasian 57 persen dan 43 persen dari total pendapatan anggaran BLUD.
“Pengalokasian itu berdasarkan SK Bupati, dan setelah melakukan RDP bersama DPRD, Alhamdulillah ada responsif dari DPRD terkait persoalan yang berkembang di publik sehingga kita berharap setelah dilaksanakan RDP tidak hanya sebatas dimintai laporan tetapi ada tindakan pengawalan penambahan anggaran untuk menunjang RS agar lebih berkualitas dalam pelayanan,”harapnya.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Halbar Riswan Hi Kadam, mengaku bahwa penjelasan direktur RSUD jailolo pada saat RDP sudah sangat transparansi dan terbuka dan disaksikan oleh Komisi gabungan.
“Dari penjelasan direktur RSUD itu menurut saya sangat transparansi dan akuntabilitas dan itu disaksikan oleh gabungan komisi,”akunya.
Riswan mengaku, piutang RSUD sampai dengan saat ini sebesar Rp 8 miliar yang terbawa hingga empat tahun yang belum terselesaikan bahkan menjadi penyebab kelangkaan obat-obatan dan kurangnya alat kesehatan itu merupakan tantangan aktif yang dihadapi oleh rumah sakit dan tentunya pemerintah daerah.
“Pendapatan RSUD itu memang diberikan otoritas untuk mencari pendapatan sendiri. Selanjutnya dari pendapatan itu direncanakan untuk pembiayaan pengeluaran dalam perbulan,”tuturnya.
“Sebagai contoh pada bulan Januari hingga maret realisasi pendapatan BLUD itu sebesar Rp. 21 Miliar lebih akan tetapi kewajiban yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit dalam perbulan itu tidak berbanding karena pengeluaran lebih besar,”bebernya.
Riswan menambahkan, Dirinya bakal memberikan mandat kepada komisi III dan badan anggaran untuk menuntaskan problem yang kerap terjadi di RSUD.
“Prinsipnya, berkaitan dengan beberapa poin permasalahan yang menjadi tantangan oleh pihak RSUD dan pemda, tentunya DPRD wajib mengintervensi. Olehnya itu persoalan yang dialami oleh RSUD akan diserahkan ke komisi III dan Banggar serta TAPD untuk mencari solusi untuk diselesaikan,”tandasnya.
Penulis : Eghez
Editor : Redaksi
