TERASMALUT.ID — Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Halmahera barat, Maluku Utara, kembali lakukan pengukuran program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) dengan Sertifikat Hak atas Tanah (SHT) di kecamatan Loloda tengah (Loteng) sebanyak 1200 bidang.
Hal itu disampaikan oleh kepala BPN Halbar Arman Anwar, menurutnya, progres Pengukuruan Bidang tanah yang dilakukan oleh Pihak BPN Halbar lebih dominasi pada Tahun 2020,meskipun di tahun 2023 ini terdapat 1200 yang dilakukan pengukuran untuk melakukan SHT.
“sementara yang diukur itu 1200 di Loteng ditahun ini kalu bicara SHT itu 2022 lebih besar,” ungkap Arman, saat dikonfirmasi di kantor Jailolo, Selasa (14/3).
Dikatakan,Untuk melakukan SHT setiap peserta tanpa di Pungut biaya,akan tetapi,Biaya kewajiban para pelaku untuk memudahkan pengurus juga dikenakan jika Rentang kendali Tempat yang jau untuk melakukan pengurusan.
“biaya kewajiban juga ada untuk pemohon seperti materai foto kopi,patok, BPTHB tapi dari pengukuran sampe penyuluhan sampai penerbitan sertivikat itu gratis,Untuk mempermudah Pengurusan kalu dia mau urus dia harus siapkan dan berarti dia Bali materai harus lari ke Jailolo Jailolo itu dia sudah butu berapa,”Ujarnya
Dirinya juga menjelaskan,untuk memberikan pemamahan terkait pembayaran setiap pengurusan SHT,itu juga tertuang dalam aturan BPN sendiri melalui UU yang yang ditetapkan.akan tetapi Beban yang di lakukan oleh BPN halbar berupa Syarat Foto kopi dan lain sebagainya itu tak sebanding dengan Aturan yang di patok.sebab orang nomor satu BPN halbar sendiri tidak ingin mengikuti Aturan untuk menerapkan pengurusan SHT di halbar demi mempermudah Masyarakat.
“biasanya Jang Samapai,ada minta doi pada hal konteksnya orang sering mendengar PTSN itu kan grtais tapi gratisnya ada tanda petik,gratisnya di mana,grtisnya penyuluhan sampai penrbitan Sertifikat,tapi mulai patok materai fotokopi,penggandaan Sama BBHTB,”ungkapnya
Lanjutnya Arman,Upaya dan kebjikan yang dilakukan pada Setiap Pelaku untuk lakukan pembayaran administrasi itu,sebelumnya pihak BPN sudah melakukan Penyuluhan pemahaman kepada setiap pelaku untuk menyepakati hasil penyuluhan yang dibicarakan.
“Sehingga kami sering penyuluhan itu kami sering sampaikan bentuk tim tergangung kesepakatan tapi jangan memberatkan”Ujarnya Arman pada media
Lebih jau,Kepala BPN Halbar itu menjelaskan,Kebijkan disampaikan lewat penyuluhan itu tak terlepas dari SK B3 Mentri,yang lebih besar nilai pengurusan.akan tetapi pihaknya tak bersandar pada regulasi SK dikarenakan memudahkan kepentingan Hak Rakyat.
“saya sering bilang kalu SK B 3 mentari itu sah,SKB 3 mentari itu malah lebih besar tapi kalu di luar pulao Jawa itu 400 ribu tapi jangan itu saya bilang”turunya
Ditambahkan,Dengan adanya beban yang masih di tanggung oleh Masyarakat soal pengurusan SHT,dirinya berupayah untuk lakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyiapka. berbagai kebutuhan syarat pada warga saat lakukan pengukuran Bidang agar Pendpatan hasil daerah masuk ke Kas daerah Halbar.
“saaya juga mencoba untuk bagimana pemerintahan untuk membantu masyarakat ini mulai dari patok Materai kalu Pemda menyiapkan ini berarti semuanya gratis nah nantinya kali tanah itu sudah bersertifikat Pemda dapat duit dari situ kali tanah itu di perjual belikan,karna BHTBnya masuk pemda”tandasnya.
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Eghez
