terasmalut — Maluku Utara (Malut) merupakan Provinsi yang memiliki Indeks Kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Dilansir dari laman resmi BPS Malut mendapatkan skor 76.34.
Indikator subjektif tersebut diukur berdasarkan dimensi kepuasan personal maupun sosial, makna hidup, dan perasaan. Selain itu, Malut juga mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 13,73 persen pada tahun 2024.
Hal tersebut memicu berbagai pihak untuk menyorotinya, termasuk dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah-XV Maluku Utara. Koordinator Wilayah (Korwil)-XV GMKI Malut, Fandi Salasa menyampaikan beberapa poin sebagai bentuk keterpanggilan moril menjelang kepulangan Gubernur, Ibu Sherly Tjoanda Laos pasca mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang 21-28 Februari 2025.
Fandi menyoal terkait sektor hilirisasi dan pertambangan yang kini menjadi penyumbang utama terhadap perekonomian daerah yang sekaligus menjadikannya sebagai sektor yang sangat rawan terhadap praktik KKN.
“Pengalaman sebelumnya terkait kasus korupsi, ada juga tentang suap Izin Usaha Pertambangan (IUP), hal ini sekarang di high lighting oleh GMKI Malut karena melibatkan beberapa politikus dan pengusaha, makanya kami mengingatkan kepada Ibu Gubernur agar lebih bijaksana dan tulus mengabadikan diri sehingga potensi daerah ini benar-benar berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.
Organisasi bersemboyan _”Ut Omnes Unum Sint”_ ini juga menyarankan bahwa dokumen RPJMD yang nantinya akan disusun sebagai bentuk formulasi Visi dan Misi, dapat menggunakan pendekatan dan analisis yang matang dan disosialisasikan sehingga dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.
“Dokumen RPJMD yang nantinya akan dibuat dapat diibaratkan peta pemandu yang akan membantu nahkoda dalam berlayar. Oleh karena itu, hal tersebut harus benar-benar disusun dan dianalisis secara matang, bila perlu dikomparasikan dengan RPJMD provinsi lain yang sudah lebih maju, atau dengan SWOT, jangan hanya asal ketok ketok palu saja dalam pembahasannya nanti,”ketus Fandi.
Fandi juga mengharapkan adanya perubahan besar dalam kepemimpinan kali ini dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur lintas kabupaten/kota, pengembangan ekonomi makro, dan implementasi kebijakan nasional di tingkat provinsi.
“Selain itu, OPD yang kinerjanya kurang maksimal, apalagi sudah memiliki rekam jejak yang buruk harus diperhatikan,”pungkasnya.*(Red/tm)
