terasmalut — Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Masri Hamja, menanggapi pernyataan Frangky Luang terkait penolakan investasi di kawasan Talaga Rano.
Masri menilai pernyataan Frangky tidak mencerminkan edukasi publik yang konstruktif, terutama mengingat kapasitasnya sebagai mantan legislator dan praktisi hukum.
“Pernyataan tersebut tidak mendidik publik. Media adalah fasilitas publik dan bagian dari pilar demokrasi, sehingga tidak seharusnya digunakan sebagai alat provokasi,”ujar Masri.
Ia menegaskan, pengalaman Frangky di dunia pemerintahan dan hukum seharusnya menjadi landasan untuk menyampaikan pandangan yang mencerahkan, bukan sebaliknya memicu keresahan atau potensi kebencian terhadap pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Masri menyarankan agar kritik yang disampaikan oleh Frangky disesuaikan dengan kapasitas intelektual dan disampaikan secara terukur.
“Sebagai praktisi hukum dan mantan legislator, seharusnya beliau berbicara berdasarkan kerangka berpikir yang jelas, argumentatif, dan terukur secara akademis. Dengan begitu, kritik yang disampaikan dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat,”katanya.
Masri juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah, terutama dalam kaitannya dengan kehadiran investor seperti PT Ormat Geothermal yang direncanakan beroperasi di wilayah tersebut.
Menurutnya, stabilitas sosial dan politik menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal.
“Investor sangat membutuhkan jaminan kondusivitas. Jika ruang publik dipenuhi dengan narasi provokatif, maka bukan tidak mungkin investor akan enggan masuk. Ini tentu akan merugikan daerah,”tegasnya.
Di sisi lain, Masri menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di bawah kepemimpinan James Uang dan Djufri Muhammad tetap terbuka terhadap kritik masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan harus memiliki substansi yang jelas dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“Kritik itu penting sebagai kontrol, tetapi harus memiliki poin dan isi yang jelas. Kritik yang berkualitas akan menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Masri menilai, pola komunikasi yang cenderung emosional dan tidak berbasis data justru berpotensi menciptakan kegaduhan serta menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi dan pembangunan daerah.
“Seorang intelektual seharusnya mengedepankan pendekatan ilmiah, dialogis, serta membangun kesepahaman bersama. Bukan dengan dorongan emosional atau narasi yang tidak berdasar,”pungkasnya.*(Ghe/Red)
