TERNATE, terasmalut — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mendorong penguatan infrastruktur dan layanan transportasi laut melalui penataan Pelabuhan Jailolo, Pelabuhan Kedi, hingga sejumlah pelabuhan lainnya di wilayah Halbar.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Kedi Provinsi Maluku Utara, yang berlangsung di Hotel Gwen Ternate, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan tersebut difasilitasi Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen Perhubungan Laut melalui PT Rayasurverindo Tirtasarana selaku pelaksana pekerjaan studi penyusunan RIP, DLKr dan DLKp Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Kedi.
Kepala UPP Kelas III Jailolo, Rosihan Gamtjim, mengatakan penyusunan dokumen tersebut menjadi bagian dari prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2026.
“Penyusunan dokumen RIP Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Kedi, termasuk DLKr dan DLKp, diharapkan menjadi acuan bersama dalam peningkatan kapasitas layanan pelabuhan untuk kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,”ujar Rosihan.
Menurutnya, dokumen tersebut diharapkan dapat memberikan arah pengembangan Pelabuhan Jailolo dan Kedi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan serta perkembangan wilayah ke depan.
Sementara itu, Bupati Halmahera Barat James Uang menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur transportasi laut di daerah tersebut.
“Bagi kami, pelabuhan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan urat nadi konektivitas, pintu masuk dan keluarnya orang serta barang, sekaligus instrumen penting untuk membuka akses ekonomi dan pemerataan pembangunan,”kata James.
Ia berharap Pelabuhan Jailolo dapat dikembangkan secara lebih komprehensif, termasuk mendukung kapal penumpang berukuran lebih besar seperti KM Dorolonda dan/atau KM Ngapulu, serta menyediakan fasilitas representatif bagi kapal penyeberangan dan penataan kawasan pendukung seperti areal parkir.
Untuk Pelabuhan Kedi, Bupati Halmahera Barat Dua Periode ini, mendorong pengembangan fasilitas dermaga agar mampu mendukung layanan kapal tol laut, yang dinilai penting bagi ketersediaan barang, stabilitas harga dan distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Selain Jailolo dan Kedi, James turut meminta dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi Pelabuhan Bataka yang mengalami kerusakan akibat gempa serta penataan kembali Pelabuhan Dodinga yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Kementerian Perhubungan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu merehabilitasi sekaligus menata kembali Pelabuhan Dodinga, sehingga dapat memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jailolo Selatan dan wilayah sekitarnya,”ujarnya.
James juga menaruh perhatian terhadap rencana layanan kapal perintis di Barataku untuk membuka akses masyarakat Kecamatan Loloda Tengah yang masih menghadapi keterbatasan transportasi.
Ia menegaskan, penguatan konektivitas laut tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan, pelayanan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan.
“Pemerintah daerah memiliki keterbatasan fiskal, sementara kebutuhan pembangunan terus berkembang. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi sebuah keharusan,”pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Halmahera Barat James Uang, Kepala UPP Kelas III Jailolo beserta Jajaran, Ketua DPRD Halbar Ibnu Saud Kadim, Kadishub Halbar Fabianus Atajalim, serta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membahas arah pengembangan Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Kedi.*(Ghe/Red).
