HALMAHERA BARAT, terasmalut — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu fokus evaluasi adalah mempercepat pelayanan terhadap sekitar 19.000 calon penerima manfaat yang hingga kini belum terjangkau program tersebut.
Evaluasi itu dibahas dalam rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG Halbar, Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN), para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar, Jumat (6/11/2026).
Bupati James Uang mengatakan, evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan program MBG berjalan di Halbar, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Kita dari pemerintah daerah hanya ingin memastikan sejauh mana program MBG ini berjalan di Halbar, apakah ada kendala atau persoalan. Karena itu, semua informasi dan laporan dari masing-masing pengelola SPPG kita cek bersama,”ujar James.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan dalam rapat evaluasi, masih terdapat sekitar 19.000 calon penerima manfaat yang perlu mendapatkan pelayanan melalui program MBG.
James juga menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan dan standar keamanan pangan agar tidak terjadi kasus keracunan selama program tersebut berlangsung.
“Hal yang paling penting saya tekankan kepada seluruh pengelola SPPG adalah menjaga kualitas makanan. Jangan sampai terjadi kasus keracunan. Program ini sudah berjalan lebih dari satu tahun di Halbar dan sejauh ini belum ada kasus keracunan. Kondisi ini harus terus kita pertahankan,”tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
James menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menyiapkan dana apresiasi sebesar Rp1 triliun bagi pemerintah daerah yang dinilai memberikan perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan program MBG.
Dalam skema apresiasi tersebut, pemerintah daerah yang meraih juara pertama akan memperoleh Rp3 miliar, juara kedua Rp2 miliar, dan juara ketiga Rp1 miliar.
“Karena itu, pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh terhadap program MBG. Selain kita berupaya mendapatkan dana apresiasi, program ini juga merupakan program nasional yang menjadi perhatian Presiden,”katanya.
Sebagai bentuk pengawasan, kata James, Pemkab Halbar bersama Satgas MBG dan Korwil BGN juga merencanakan inspeksi langsung ke sejumlah wilayah. Kunjungan tersebut dijadwalkan di Kecamatan Jailolo Selatan, Jailolo, Sahu, dan Sahu Timur dan Kecamatan Ibu.
“Tujuan sidak ini untuk memastikan seluruh pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan ke depan. Kami juga akan melakukan pengarahan bersama para pekerja MBG agar menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab,”jelas James.
Sementara itu, Sekda Halbar Julius Marau menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, jumlah keseluruhan calon penerima manfaat MBG di Halbar mencapai sekitar 35.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.000 lebih orang telah mendapatkan pelayanan, sedangkan sekitar 19.000 lainnya belum terlayani.
“Karena itu, kami mencoba fokus mendorong agar 19.000 penerima manfaat yang belum terlayani ini bisa mendapatkan pelayanan secara keseluruhan pada tahun 2027,”ungkap Julius saat dikonfirmasi.
Ia mengatakan, salah satu langkah yang didorong adalah mempercepat operasional dapur SPPG yang pembangunan fisiknya telah mencapai 100 persen.
Selain itu, dapur yang sudah beroperasi diminta tetap menjaga kualitas pelayanan dan makanan agar tidak menimbulkan persoalan bagi penerima manfaat.
“Kami mendorong agar dapur SPPG yang bangunannya sudah selesai 100 persen segera dioperasionalkan. Dengan begitu, masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan bisa segera terjangkau,”katanya.
Julius juga menyebutkan, Satgas MBG Halbar telah memberikan masukan kepada BGN agar SPPG yang sudah beroperasi dapat diberikan rekomendasi untuk memperluas jangkauan pelayanan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menambah jumlah penerima manfaat sembari menunggu dapur SPPG lainnya selesai dan mulai beroperasi.
“SPPG yang sudah berjalan diharapkan bisa memperluas jangkauan pelayanan untuk sementara waktu, sehingga jumlah penerima manfaat dapat ditingkatkan. Harapan kami, seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program MBG di Halbar bisa terlayani,”ujarnya.
Lebih lanjut, Julius memaparkan, untuk kategori dapur aglomerasi atau mandiri, terdapat 12 SPPG. Dari jumlah tersebut, sembilan dapur telah beroperasi, sementara tiga lainnya masih berstatus suspend atau dihentikan sementara untuk diberikan ruang perbaikan.
Sedangkan untuk kategori wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terdapat 42 titik SPPG yang direncanakan untuk mendukung pelayanan MBG.
“Dari 42 titik SPPG kategori 3T, terdapat lima dapur yang bangunannya sudah selesai 100 persen. Kami berharap teman-teman BGN dapat segera mendorong operasional lima SPPG tersebut,”jelasnya.
Julius berharap, melalui percepatan operasional dapur, perluasan jangkauan pelayanan, serta pengawasan secara berkala, target 35.000 penerima manfaat MBG di Halbar dapat terpenuhi.
“Harapan Bupati dan pemerintah daerah, seluruh penerima manfaat bisa mendapatkan pelayanan MBG. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Satgas, BGN, dan seluruh pengelola SPPG harus terus diperkuat agar program ini berjalan maksimal,”tandasnya.*(Ghe/Adv)
