terasmalut — Bupati Halmahera Barat, James Uang, melakukan konsultasi langsung dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta guna membahas sejumlah hak keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam memperjuangkan kepastian alokasi dan penyaluran dana transfer pusat demi menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta pelayanan publik.
James Uang menjelaskan bahwa konsultasi tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan seluruh hak fiskal yang menjadi kewenangan daerah dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kepastian terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pelaksanaan program pembangunan di Halmahera Barat.
“Kami datang ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk berkonsultasi mengenai sejumlah hak keuangan daerah yang bersumber dari APBN. Langkah ini kami lakukan agar seluruh hak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dapat dipastikan penyalurannya sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku,”ujar James Uang, kepada media ini, Senin (03/08/26).
Bupati dua periode itu menegaskan bahwa komunikasi aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui koordinasi tersebut, berbagai persoalan administrasi maupun kebijakan fiskal dapat diselesaikan secara cepat sehingga tidak menghambat pelaksanaan program prioritas daerah.
“Kami ingin memastikan tidak ada kendala administratif maupun regulasi yang berpotensi menghambat hak-hak keuangan daerah. Karena itu, koordinasi dengan Kemendagri menjadi langkah yang sangat penting untuk memperoleh kepastian dan solusi yang tepat,”katanya.
Wakil Ketua I DPD Demokrat Malut, ini menambahkan, kepastian terhadap dana transfer dari APBN tidak hanya berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendukung pembiayaan pelayanan dasar kepada masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, Lanjut James, pemerintah daerah terus mengedepankan pendekatan koordinatif dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
“Setiap rupiah dana yang menjadi hak daerah harus benar-benar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu kami terus membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan pembangunan di Halmahera Barat tetap berjalan optimal dan berkelanjutan,”jelasnya.
James menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah melalui komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara pusat dan daerah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat akan terus proaktif memperjuangkan setiap kepentingan daerah melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari setiap kebijakan dan dukungan anggaran yang diberikan negara,”tutup James Uang.*(Ghe/Red).
