JAILOLO, terasmalut — Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, Jamas Uang, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun perencanaan 2025, Jumat (8/3).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bidadari kantor Bupati tersebut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi, Forkopimda, OPD dan Para Camat.
James mengatakan, Musrenbang kabupaten adalah salah satu fase perencanaan pembangunan dari siklus pembangunan perencanaan nasional yang dilaksanakan setiap tahun. Tentu merupakan kelanjutan musrenbang tingkat desa, kecamatan dan forum gabungan perangkat daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya.
“Jadi hasil musrenbang yang dilaksanakan hari ini selain dihimpun menjadi dokumen perencanaan kerja pemerintah daerah. Disisi lain forum ini juga jadi masukan bagi pelaksanaan musrenbang provinsi maupun Pusat,”ungkapnya
Orang nomor satu di Pemda Halbar menyampaikan, dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2025, selain melakukan sinkronisasi program dan kegiatan antar sektoral, hal yang lebih penting adalah tetap menjaga kesinambungan program dan kegiatan tahun 2024 dengan tahun 2025.
“saya berharap tetap konsisten pada prioritas pembangunan daerah kabupaten dan provinsi serta prioritas pembangunan nasional satu tahun kedepan, sekaligus sebagai cerminan dari kebutuhan masyarakat di desa dan kecamatan,”terangnya
Sementara Kepala Bappeda Halbar Julius Marau mengatakan, RKPD adalah satu-satunya dokumen yang digunakan dalam penyusunan KUA PPAS maupun dalam pembahasan RAPBD di DPRD. Olehnya itu, Usulan Program kegiatan harus bersifat prioritas yang telah tercantum dalam RKPD selaras dengan Visi-Misi pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat
“Jadi kalau ada usulan program diluar dari RKPD itu namanya usulan program siluman dan kami sudah dapat surat dari edaran KPK, tidak ada kegiatan yang keluar dari RKPD karena itu akan dipantau KPK,”cetusnya
Julius menjelaskan, dari aspek anggaran program-program kegiatan yang sudah terhimpun melalui proses mekanisme musrenbang akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“2025 proyeksi pendapatan daerah 1 triliun lebih akan dibagi dengan belanja pegawai dan belanja operasional 700 milyar lebih, sehingga, sisanya 300 milyar akan didistribusikan untuk program-program kegiatan yang ada di RKPD,”tandasnya.
Ia menambahkan, untuk penyusunan RKPD tahun 2025 sudah selesai hari ini tapi tahapan untuk finalisasi RKPD terus dilakukan tapi forumnya sudah selesai, sementara kita masih susun isi RKPD.
“Terkait Pokir, dari awal pelaksanaan musrenbang sampai hari ini teman-teman DPRD belum menyampaikan Pokirnya,”pungkasnya.*(red/tm01).
