Fraksi Nasdem Setujui Pembentukan Pansus Ungkap Kelangkaan Minyak Tanah di Halbar

- Jurnalis

Jumat, 11 April 2025 - 18:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diandra Pitta S.Ars, Ketua Fraksi NasDem DPRD Halbar (Dok/Ist)

Diandra Pitta S.Ars, Ketua Fraksi NasDem DPRD Halbar (Dok/Ist)

terasmalut — Fraksi NasDem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Halbar, Diandra Pitta kepada terasmalut.id menilai, dengan adanya pembentukan Pansus, tentu akan terbuka dan terlihat akar persoalannya sehingga bisa diproses lebih lanjut sesuai mekanisme, olehnya itu pembentukan Pansus Minyak Tanah pihaknya sangat mendukung.

“Saya meyakini dengan dibentuknya Pansus ini bisa mengungkap akar persoalan kelangkaan minyak tanah karena akan mengumpulkan berbagai data,”katanya.

Diandra menilai persoalan kelangkaan minyak tanah bukan hal yang biasa karena menyangkut dengan kemaslahatan umat yakni kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga :  Sekda Halmahera Barat Lepas 14 Kafilah STQH XXVII Tahun 2023 di Haltim

“Jadi Apabila benar adanya mafia BBM yang menyebabkan kelangkaan tentu ada hal kontraproduktif yang terjadi dalam regulasi penyaluran ke tiap-tiap pangkalan,”ketusnya.

Ia menyebut, Pemerintah daerah telah mengeluarkan SK Pangkalan disertai dengan regulasi tentang kuota per-pangkalan minyak tanah disetiap kecamatan sekaligus ditetapkannya harga HET. Namun, selalu saja ada fenomena yang meresahkan bahkan memicu keributan di hingga pada tingkat pengrusakan fasilitas negara.

“Aturan penyalurannya itu sudah jelas-jelas dikeluarkan oleh Pak Bupati, tetapi faktanya di lapangan kelangkaan masih sering diperoleh masyarakat. Nah saya menduga ada oknum-oknum yang sengaja bermain dalam penyalurannya karena faktanya masyarakat masih mengeluh akibatnya kantor Disperindagkop yang menjadi sasaran oleh OTK,”sesalnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD dan Komisi I Halbar: Pemangkasan Anggaran Harus Dijawab dengan Kreativitas

Menurutnya, dalam pembahasan persoalan Kelangkaan BBM bersubsidi jenis minyak tanah melalui RDP antra komisi II DPRD halbar bersama

Dinas Teknis (Disperindagkop), agen minyak tanah, pangkalan pendistribusian, Polres Halmahera Barat, Kejari Halbar dan Kodim 1501 Ternate-Jailolo, baru-baru ini sudah sepatutnya membentuk pansus untuk mengungkap akar persoalannya.

“Jika memang benar adanya oknum yang sengaja bermain sehingga menyebabkan kelangkaan yang mengakibatkan kekacauan dan keresahan terhadap masyarakat maka harus diproses lebih lanjut dari sisi hukum tanpa ada pengecualian,”pungkas Ketua Fraksi Partai NasDem.

Berita Terkait

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025
Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo
Pemerintah Tetapkan Investor Asing Kelola Panas Bumi Telaga Rano di Halmahera Barat
Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek
Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen
Pemda Halbar Apresiasi Kepedulian Kapolda Malut dan Bhayangkari di Lokasi Bencana
Skandal Etika Oknum ASN Halbar Mencuat, Keluarga Istri Sah Bersiap Tempuh Jalur Hukum
DPRD Halbar : Surat Resmi Diabaikan Sekda, Ini Bentuk Pembangkangan Birokrasi.
Berita ini 121 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 11:15 WIB

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Jumat, 16 Januari 2026 - 18:39 WIB

Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo

Jumat, 16 Januari 2026 - 18:10 WIB

Pemerintah Tetapkan Investor Asing Kelola Panas Bumi Telaga Rano di Halmahera Barat

Jumat, 16 Januari 2026 - 17:46 WIB

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Kamis, 15 Januari 2026 - 14:38 WIB

Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen

Berita Terbaru

Kepala Inspektorat Halmahera Barat, Reinhard Bunga (Dok/Ist)

Halmahera Barat

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Rabu, 21 Jan 2026 - 11:15 WIB

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Balai Cipta Karya (CK) Kementerian PUPR. (Dok/Ist)

Maluku Utara

Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo

Jumat, 16 Jan 2026 - 18:39 WIB

Tampak Warga Desa Tolofuo terpaksa harus mengambil air bersih di Desa Tolofuo demi bisa bertahan hidup (Dok/Wrg)

Halmahera Barat

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Jumat, 16 Jan 2026 - 17:46 WIB

error: