Fraksi Nasdem Setujui Pembentukan Pansus Ungkap Kelangkaan Minyak Tanah di Halbar

- Jurnalis

Jumat, 11 April 2025 - 18:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diandra Pitta S.Ars, Ketua Fraksi NasDem DPRD Halbar (Dok/Ist)

Diandra Pitta S.Ars, Ketua Fraksi NasDem DPRD Halbar (Dok/Ist)

terasmalut — Fraksi NasDem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Halbar, Diandra Pitta kepada terasmalut.id menilai, dengan adanya pembentukan Pansus, tentu akan terbuka dan terlihat akar persoalannya sehingga bisa diproses lebih lanjut sesuai mekanisme, olehnya itu pembentukan Pansus Minyak Tanah pihaknya sangat mendukung.

“Saya meyakini dengan dibentuknya Pansus ini bisa mengungkap akar persoalan kelangkaan minyak tanah karena akan mengumpulkan berbagai data,”katanya.

Diandra menilai persoalan kelangkaan minyak tanah bukan hal yang biasa karena menyangkut dengan kemaslahatan umat yakni kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga :  Berikan Edukasi Pentingnya Terapkan 5 M, Babinsa Sahu Gelar Komsos

“Jadi Apabila benar adanya mafia BBM yang menyebabkan kelangkaan tentu ada hal kontraproduktif yang terjadi dalam regulasi penyaluran ke tiap-tiap pangkalan,”ketusnya.

Ia menyebut, Pemerintah daerah telah mengeluarkan SK Pangkalan disertai dengan regulasi tentang kuota per-pangkalan minyak tanah disetiap kecamatan sekaligus ditetapkannya harga HET. Namun, selalu saja ada fenomena yang meresahkan bahkan memicu keributan di hingga pada tingkat pengrusakan fasilitas negara.

“Aturan penyalurannya itu sudah jelas-jelas dikeluarkan oleh Pak Bupati, tetapi faktanya di lapangan kelangkaan masih sering diperoleh masyarakat. Nah saya menduga ada oknum-oknum yang sengaja bermain dalam penyalurannya karena faktanya masyarakat masih mengeluh akibatnya kantor Disperindagkop yang menjadi sasaran oleh OTK,”sesalnya.

Baca Juga :  Lantik 88 Pejabat, Wabup Djufri Tegaskan Perilaku "Masa Bodoh" di Pemerintahan Sebelumnya Diperbaiki

Menurutnya, dalam pembahasan persoalan Kelangkaan BBM bersubsidi jenis minyak tanah melalui RDP antra komisi II DPRD halbar bersama

Dinas Teknis (Disperindagkop), agen minyak tanah, pangkalan pendistribusian, Polres Halmahera Barat, Kejari Halbar dan Kodim 1501 Ternate-Jailolo, baru-baru ini sudah sepatutnya membentuk pansus untuk mengungkap akar persoalannya.

“Jika memang benar adanya oknum yang sengaja bermain sehingga menyebabkan kelangkaan yang mengakibatkan kekacauan dan keresahan terhadap masyarakat maka harus diproses lebih lanjut dari sisi hukum tanpa ada pengecualian,”pungkas Ketua Fraksi Partai NasDem.

Berita Terkait

Pendidikan Halbar Makin Digital, 747 Unit Smart TV Siap Dimanfaatkan
Ketua Gerindra Halbar Luruskan Dugaan Pemotongan Uang Saku Laskar, Klaim Hanya Miskomunikasi
Kader Laskar Gerindra Mengaku Uang Saku Diklat Dipajaki oleh Oknum DPRD Halbar
Jembatan Sawa Rp157 Juta, Panjang Bangunan Diduga Jauh dari Rencana
Kementerian dan IFAD Sambangi Tuada, BUMDes, UMKM dan Tambak Udang Unjuk Potensi
TAPD Halbar Tindak Lanjuti Evaluasi Provinsi, APBD Perubahan Menunggu Nomor Registrasi
APBD Perubahan Halbar Terancam Mandek, DPRD Desak TAPD Segera Tuntaskan Koreksi Provinsi
Asap Karhutla Selimuti Halbar, Bupati James : Pembagian Masker hingga Kesiapsiagaan Hadapi Perubahan Cuaca Diperketat
Berita ini 126 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 21:43 WIB

Pendidikan Halbar Makin Digital, 747 Unit Smart TV Siap Dimanfaatkan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:25 WIB

Ketua Gerindra Halbar Luruskan Dugaan Pemotongan Uang Saku Laskar, Klaim Hanya Miskomunikasi

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:25 WIB

Kader Laskar Gerindra Mengaku Uang Saku Diklat Dipajaki oleh Oknum DPRD Halbar

Rabu, 21 Oktober 2026 - 07:38 WIB

Jembatan Sawa Rp157 Juta, Panjang Bangunan Diduga Jauh dari Rencana

Senin, 19 Oktober 2026 - 23:33 WIB

TAPD Halbar Tindak Lanjuti Evaluasi Provinsi, APBD Perubahan Menunggu Nomor Registrasi

Berita Terbaru

error: