JAILOLO, defactonews.co – Ketua Fraksi Hanura Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Hardi I Hayun meminta Bupati James Uang untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan.
Ini menyusul setelah Pembayaran sisa gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) selama 6 Bulan yang melekat di Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat hingga saat ini belum juga direalisasikan.
Tercatat sebanyak 63 Guru yang telah diberikan SK oleh Bupati James Uang tertanggal 01 Maret 2022. Dan pegawai Pendidik ini selalu aktif dalam melaksanakan tugasnya.
Ketua Fraksi Hanura Hardi Hayun kepada defactonews.co, Jumat (16/12/222) mengaku sangat geram terkait adanya sisa gaji P3K yang belum juga dibayarkan oleh Dinas pendidikan.
“Jika Dinas Pendidikan tidak menikdaklanjuti sisa Gaji P3K Guru dalam minggu ini. Maka perlu ada langkah yang diambil oleh kejaksaan untuk menelusri Sisa anggaran Rapel P3K selama 6 bulan yang diduga terindikasi diselewengkan,”Ucap Hardi
Dikatakan Hadri, Selain diminta untuk menindaklanjuti penyelesaian sisa gaji yang tertunggak, juga diberikan penjelasan alasan penundaan pembayaran sisa gaji tersebut.
“Kita juga meminta Dinas Pendidikan untuk memberikan penjelasan terkait adanya penundaan sisa Gaji P3K yang hingga saat ini belum dibayarkan,”tegasnya.
Anggota DPRD Komisi I itu juga menyentil maraknya berbagai isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat Halbar saat ini, sehingga dirinya memastikan dari Fraksi Hanura akan terus melakukan pengawalan.
“Karena daerah ini sudah terlalu banyak masalah untuk itu kadis pendidikan Halbar Harus bertanggung jawab bila perlu dievalusai oleh Bupati,”pungkasnya.
Penulis : Eghez
Editor : Redaksi
