Notice: Fungsi WP_Styles::add ditulis secara tidak benar. Style dengan penangan "thickbox" telah dimasukkan ke dalam antrian dengan dependensi yang tidak terdaftar: dashicons. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.9.1.) in /home/u1011752/public_html/terasmalut.id/wp-includes/functions.php on line 6131

Judit Sikawi: Kekurangan Guru di Pelosok ini Persoalan Klasik, Pemda Halbar Mestinya Lebih Jeli

- Jurnalis

Rabu, 15 September 2021 - 07:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yudit Sikawi | Anggota DPRD Halbar Fraksi PDIP

Yudit Sikawi | Anggota DPRD Halbar Fraksi PDIP

JAILOLO, defactonews.co — Perihal kekurangan Guru terutama guru negeri untuk SD di daerah pelosok selalu menjadi persoalan klasik di dunia pendidikan di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Pasalnya masih ada sekolah yang hanya kepala sekolahnya yang PNS, Selebih hanyalah tenaga guru honorer.

Bahkan, Sudah bertahun-tahun lamanya belum ada solusi yang mampu memecahkan persoalan ini. Alih-alih mencari solusi, pada pelantikan kemarin saja begitu banyak guru yang berasal dari Kecamatan pelosok yang justru dilantik dan ditempatkan di berbagai Dinas di Lingkup perkantoran pemkab Halbar.

Anggota DPRD Komisi I Fraksi PDIP Yudit Sikawi Kepada sejumlah awak media, Selasa (14/09) Mengaku sangat mensesali ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam memecahkan persoalan yang begitu lama mengendap. padahal perihal pendidikan merupakan hal yang paling fundamental. “Kami merasa sangat prihatin menyangkut dengan pendidikan di Kecamatan Loloda, mestinya Pemda harus mampu melihat persoalan ini sehingga melakukan pemerataan guru,”sesalnya.

Baca Juga :  Oknum Anggota DPRD Morotai Bersama Adik Kandungnya Ditetapkan Tersangka Usai Keroyok Mus D Jalil

Menurut Yudit, Kekurangan Guru yang terjadi sudah sekian lama itu tidak seharusnya pada pelantikan kemarin guru dari pelosok desa juga ditarik dan ditempatkan di perkantoran.

“Menyangkut dengan guru ini kan masih kurang, lantas kenapa guru ditarik lalu ditempatkan di dinas lain, padahal di Pelosok pedesaan sendiri sangat membutuhkan guru apalagi ini berkaitan dengan pendidikan dan bahkan saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi tentu anak-anak sekolah pun tidak puas dalam menerima pembelajaran maka pemerintah daerah mestinya lebih jeli melihat ini,”ujar DPRD Dapil III.

Yudit bilang, Di desa Jangailulu sendiri yang mengajar hanya satu tenaga guru sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pendidikan agar lebih proaktif dalam memperhatikan kondisi pendidikan di Kecamatan Loloda pada umumnya.

“Kami meminta kepada Dinas Pendidikan lebih memperhatikan terkait pendidikan sebab kalau memang cuman satu guru yang bahkan hanya honorer saja tentu tidak mampu untuk bisa memberikan pelajaran terhadap anak-anak murid di enam kelas,”pintanya.

Baca Juga :  Buka Secara Resmi Rakerda GKPMI Malut, Bupati James Uang Harap Bisa Melahirkan Program Penunjang Kualitas SDM

Menurutnya, Seluruh anak bangsa memiliki hak yang sama apalagi dinaungi oleh kurikulum yang sama sehingga tidak semestinya di wilayah Jailolo yang karena terkesan perkotaan lalu mengabaikan di pelosok pedesaan.

“Justru di Pelosok-pelosok Pedesaan itu juga mestinya diperhatikan, karena sama-sama anak bangsa yang juga memerlukan pendidikan yang sama jangan hanya di wilayah pelosok lalu diabaikan, kan sama-sama dengan kurikulum yang sama,”ketusnya.

Ia juga menambahkan, Diakui memang banyak sekolah di kecamatan loloda yang kekurangan Guru khususnya PNS sehingga kebanyakan diisi oleh tenaga Honorer.

“Pemerataan kualitas pendidikan juga harus diimbangi dengan ketersediaan SDM guru yang andal maka perlu adanya penambahan guru,”pungkasnya.

 

 

(D01/Red)

Berita Terkait

Serangan ke Kepala BPKAD Dinilai Terburu-buru, KNPI: Jangan Bangun Opini Tanpa Fakta
Penataan Struktur Organisasi Dibarengi Isu Krusial BBM, Pemda Diminta Perhatikan Kuota Solar
Bendahara BKAD Halbar Bantah Isu Pemotongan Siltap Rp15 Juta 
Uang bertambah, obat tetap langkah, Dasril : Direktur biasa saja
RSUD Jailolo Buka-bukaan Soal Anggaran, Rp19 Miliar Jadi Acuan
Bupati Halmahera Barat Kampanyekan Toleransi dan Persaudaraan Lewat Gerakan Cinta Damai
Bupati dan DPRD Turun Langsung Verifikasi Keluhan Obat dan Pelayanan di Rumah Sakit Jailolo
Musrenbang Halbar 2027, James Uang Tekankan Disiplin Fiskal dan Produktivitas OPD
Berita ini 423 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 10:55 WIB

Serangan ke Kepala BPKAD Dinilai Terburu-buru, KNPI: Jangan Bangun Opini Tanpa Fakta

Sabtu, 18 April 2026 - 18:51 WIB

Penataan Struktur Organisasi Dibarengi Isu Krusial BBM, Pemda Diminta Perhatikan Kuota Solar

Senin, 13 April 2026 - 14:51 WIB

Bendahara BKAD Halbar Bantah Isu Pemotongan Siltap Rp15 Juta 

Minggu, 12 April 2026 - 13:37 WIB

Uang bertambah, obat tetap langkah, Dasril : Direktur biasa saja

Jumat, 10 April 2026 - 13:23 WIB

Bupati Halmahera Barat Kampanyekan Toleransi dan Persaudaraan Lewat Gerakan Cinta Damai

Berita Terbaru

Bendahara BKAD Halbar, Arnike Saba, didampingi Sejumlah pengurus Apdesi Halbar dalam konferensi pers membantah adanya dugaan pemotongan Siltap Pemerintah Desa (Dok/Ist)

Halmahera Barat

Bendahara BKAD Halbar Bantah Isu Pemotongan Siltap Rp15 Juta 

Senin, 13 Apr 2026 - 14:51 WIB

Dasril Hi. Usman, Ketua DPD PAN Halmahera Barat (dok/tm)

Halmahera Barat

Uang bertambah, obat tetap langkah, Dasril : Direktur biasa saja

Minggu, 12 Apr 2026 - 13:37 WIB

error: