JAILOLO, Sejumlah Kontraktor Lokal mengamuk di Kantor Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) diruang Bagian Unit Layanan Pelelangan (ULP).
Sejumlah kontraktor lokal yang mengamuk tersebut diduga dipicu karena pemenang tender proyek dibatalkan oleh Bagian ULP.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terjadinya pembatalan kontrak yang dilakukan oleh ULP karena ada intervensi pihak ketiga dengan melakukan sanggahan.
Tak hanya itu, Nama bupati Morotai (Benny Laos) ikut terseret bahkan disebut sebagai dalang dalam pembatalan pemenang pihak pertama.
“Ngoni Lebe dengar Benny Laos dari pada bupati halbar,”teriak salah satu kontraktor lokal.
Amatan defactonews.co Beberapa kontraktor lokal bahkan dengan beringas masuk di ruangan ULP dan membanting meja serta kursi hingga patah dan terbengkalai.
Tak cukup sampai disitu, ketua Pokja ULP nyaris dipukuli, beruntung ada Satpol-PP yang bertugas di kantor pemkab halbar dengan cepat melerai.
Dugaan pembatalan kontrak yang dilakukan oleh pihak ULP terdapat lima paket proyek dengan nilai kontrak sebesar 9 Miliar yang bersumber dari DAU yang telah dimenangkan oleh CV.Bintang Sintesa dan juga CV.Segitiga Emas.
Salah satu kontraktor lokal Lon Abdul Gafur saat dikonfirmasi senin (09/05/22) menyatakan, ULP saat ini tidak berpihak pada kontraktor-kontraktor lokal.
“Jika saat ini kami meminta agar dibagi rata proyeknya maka tentu saja itu hal yang tidak mungkin, akan tetapi setidaknya ada pengertian-pengertian supaya kontraktor lokal itu merasa memiliki,”ujarnya.
Ia juga menyebutkan, terkait persoalan kontraktor lokal memperoleh proyek atau tidak, itu bukan menjadi soal namun lebih kepada soal keikutsertaan dalam proses tender.
“Kami telah mengikuti proses tender dengan baik seperti sekarang ini, bahkan informasi yang sudah kami dengar bahwa proses tendernya sudah dinyatakan bintang pada saat evaluasi, artinya bahwa tim Pokja sudah klik bintang maka kami sudah dinyatakan menang,”jelasnya.
Alon menyebutkan, Pihak yang kalah pada saat tender tidak membawa serta berkas asli Perusahaan dan direkturnya pun tidak hadir saat proses lelang tetapi malah tiba-tiba muncul lagi bahwa ada evaluasi kembali.
“Jadi kami kontraktor-kontraktor lokal merasa tidak puas, saya mohon kepada Bupati dan Wakil Bupati agar mengambil sikap tegas supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,”ujarnya
Ia menuturkan, sementara ini ada 5 paket proyek yang bakal dibatalkan, yang rencananya dievaluasi kembali.
“Tadi saat menemui pak wakil, beliau memerintahkan Kabag ULP harus mengambil sikap tegas sesuai aturan yang berlaku,”tuturnya.
Ia juga mendesak kepada Bupati serta Wakil Bupati untuk segera menyikapi hal tersebut dengan cara mengevaluasi Kabag ULP karena dinilai kinerjanya sangat buruk sebab jarang berkantor.
“Saat ini kinerja ULP sangat buruk, jadi saya minta kepada Bupati dan wakil Bupati Halbar agar segera evaluasi pegawai ULP yang ada terutama Kepala Bagian (Kabag-nya),”pintanya.
Sementara waki bupati Djufri Muhammad saat dikonfirmasi terpisah mengaku, persoalan tersebut tidak lain adalah kesalahpahaman antara kontraktor dan pihak ULP.
Djufri juga mengatakan, bahwa sebenarnya ketika terjadi hal semacam ini Kepala bagian unit layanan harus ada dan menjelaskan kepada pihak ketiga.
“Jadi permasalahannya hanya miskomunikasi, dan ini seharusnya Kabag ULP ada untuk bisa menjelaskan kepada mereka,”terangnya.
Kepala Bagian ULP Halbar M Jain A Kadir saat dikonfirmasi via telepon WhatsApp mengaku belum bisa memberikan komentar karena tidak tahu kronologis kejadian tersebut.
Jain lantas meminta agar kejadian tersebut dikonfirmasi langsung ke ketua Pokja ULP Johir. Sementara Johir saat dikonfirmasi via WhatsApp tidak memberikan jawaban sepatah katapun hingga berita ini ditayangkan.
Penulis : Ghez
Editor : Redaksi
