terasmalut — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, mulai mematangkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Terintegrasi “Jailolo Front” di sekitar Pelabuhan Jailolo. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari penataan wajah ibu kota kabupaten sekaligus pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan ruang publik.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Halmahera Barat, Sahmi Salim, kepada media ini, Senin (08/09/2026).
Menurut Sahmi, konsep “Jailolo Front” yang dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Bapperida merupakan bagian dari komitmen pemerintahan JUJUR (James Uang-Djufri Muhammad) untuk menata kawasan perkotaan Jailolo secara lebih terarah dan memiliki keterkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi daerah.
Penataan tersebut, lanjut Sahmi, diarahkan untuk memperkuat fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan usaha masyarakat, sektor perdagangan, pariwisata, serta penyediaan ruang publik yang tertata.
“Berdasarkan hasil koordinasi Bupati dengan Kementerian PU, penataan kawasan FTJ telah menjadi bagian dari agenda kementerian dan direncanakan mulai dilaksanakan pada 2027. Karena itu, ‘Jailolo Front’ diharapkan dapat bersinergi dengan kawasan FTJ sekaligus memperkuat keberlanjutan dukungan Kementerian PU terhadap pengembangan kedua kawasan tersebut di Halmahera Barat,”ujar Sahmi.
Mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tersebut menjelaskan, “Jailolo Front” dirancang dengan mengintegrasikan sejumlah fungsi dalam satu kawasan, meliputi area bisnis dan pertokoan, hotel, sentra UKM, wisata mangrove, pelabuhan speed boat, area permainan anak, serta ruang terbuka publik.
“Dalam waktu dekat, kami akan melaksanakan survei pendahuluan dan sinkronisasi teknis bersama para pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, penyusunan dokumen masterplan kawasan dilakukan pada awal 2027 sebagai dasar penataan dan pengembangan kawasan secara terarah,”ungkap Sahmi.
Menurut Sahmi, survei pendahuluan akan menjadi langkah awal untuk memetakan potensi kawasan, kebutuhan infrastruktur, serta keterhubungan antarfungsi yang telah dirancang. Hasilnya diharapkan dapat memastikan setiap elemen dalam “Jailolo Front” memiliki fungsi yang jelas dan memberikan manfaat terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Prinsipnya, sinkronisasi teknis juga diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan investasi, infrastruktur pendukung, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan termasuk pihak UPP Jailolo. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan nantinya dapat disusun berdasarkan prioritas, kebutuhan kawasan, dan kesiapan dukungan masing-masing pihak,”ujarnya.
Sementara terkait pembiayaan di tengah efisiensi anggaran daerah, Sahmi mengatakan pemerintah daerah akan membuka sejumlah alternatif pendanaan. Selain melalui stimulan APBD, peluang dukungan APBN akan dikoordinasikan dengan Kementerian PU, sementara keterlibatan pihak swasta akan diarahkan melalui skema investasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Program ini masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan teknis nantinya akan ditangani OPD terkait, sedangkan skema pembiayaannya akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disesuaikan dengan ketentuan serta kemampuan anggaran yang tersedia,”tutup Sahmi.*(Ghe/Red).
