terasmalut — Acara Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026, yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi (Rakornas PI) serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), resmi dibuka pada Kamis (24/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Main Stage Jakarta International Convention Center (JICC) tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara transformasi digital, stabilitas harga, dan akselerasi pembangunan ekonomi daerah.
Pembukaan yang berlangsung pukul 08.30–09.30 WIB itu dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan regulator, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional.
Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhammad, mengatakan penyelenggaraan FEKDI x IFSE yang terintegrasi dengan Rakornas PI dan P2DD menunjukkan bahwa agenda transformasi digital tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat tata kelola ekonomi daerah.
“Kegiatan ini menunjukkan adanya sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong digitalisasi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi yang terukur dan berkelanjutan,”kata Djufri Muhammad kepada media ini, Kamis (24/09/26).
Salah satu agenda utama yang diresmikan dalam pembukaan tersebut adalah penguatan sinergi pengendalian inflasi daerah dengan perluasan implementasi sistem pembayaran digital. Integrasi kedua agenda tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta mendukung aktivitas ekonomi daerah yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Digitalisasi daerah harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghadirkan perubahan pada sistem administrasi. Pemanfaatan teknologi perlu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperluas akses ekonomi, serta mendukung pelaku usaha dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi,”ujar Djufri.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga diperkenalkan sejumlah inisiatif transformasi digital nasional, di antaranya Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI), KATALIS P2DD, digitalisasi perlindungan sosial, Garuda Spark, AI Talent Factory, OJK Infinity, dan INAgov. Berbagai inisiatif itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas digital, inovasi teknologi, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi dalam ekosistem perekonomian nasional.
Menurut Djufri, agenda digitalisasi juga perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. “Bagi daerah, termasuk Halmahera Barat, transformasi digital harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi harus menjadi bagian dari perhatian agar proses digitalisasi berlangsung inklusif,”tuturnya.
Selain peluncuran, Wakil Bupati dua periode ini menyebut berbagai inisiatif transformasi digital, rangkaian acara tersebut juga mencakup pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada wilayah berprestasi dalam berbagai program, antara lain Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), PIDI, serta KATALIS P2DD.
“Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai mampu mengembangkan inovasi dan memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi maupun implementasi digitalisasi,”ujarnya.
Djufri menilai forum nasional tersebut dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman dan pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kebijakan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kita berharap momentum ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat inovasi, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan bahwa digitalisasi benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,”kata Djufri.*(Ghe/Red).
