Bupati Halbar Tegaskan Utang Rekanan yang Disorot Hendra Karianga Adalah Warisan Era Dani Missy

- Jurnalis

Rabu, 30 April 2025 - 19:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Halmahera Barat, James Uang | Dok/Ist

Bupati Halmahera Barat, James Uang | Dok/Ist

 

terasmalut – Bupati Halmahera Barat, James Uang, menegaskan bahwa utang yang disoroti oleh Dr. Hendra Karianga kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat merupakan utang warisan dari pemerintahan sebelumnya, yakni era kepemimpinan Dani Misi.

Pernyataan ini disampaikan Bupati sebagai klarifikasi atas pemberitaan sebelumnya yang menyebut seolah-olah utang tersebut timbul di era pemerintahannya saat ini.

“Perlu kami luruskan, utang yang disampaikan oleh Pak Hendra itu adalah utang lama. Itu merupakan tanggungan dari masa pemerintahan sebelumnya,”kata James Uang dalam keterangannya kepada terasmalut.id, Rabu (30/4/2025).

Menurut James, jumlah utang yang tercatat mencapai kurang lebih Rp135 miliar. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kewajiban yang tidak diselesaikan oleh pemerintahan terdahulu.

Baca Juga :  BKAD Halmahera Barat Sukses Selenggarakan Lomba Dayung FTJ 2024

James menegaskan bahwa meskipun utang tersebut bukan dibuat di masa pemerintahannya, namun Pemkab Halbar tetap akan bertanggung jawab atas pelunasan secara bertahap.

“Sebagian dari akumulasi yang disebut Hendra Karianga itu sudah dibayar dan Kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya, karena ini bagian dari tanggung jawab pemerintahan jujur. Tapi tentu saja, pelunasannya akan dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah,”tegasnya.

James menjelaskan bahwa tidak mungkin utang sebesar itu dilunasi sekaligus. Pemerintah daerah memiliki sejumlah kebutuhan penting lainnya yang juga harus dipenuhi demi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Baca Juga :  TP-PKK Halbar Roadshow Sosialisasi Penguatan Fondasi transformasi organisasi di 9 Kecamatan

“Kami minta semua pihak memahami kondisi keuangan daerah. Tidak mungkin kami ditekan untuk menyelesaikan semua utang dalam satu waktu,”tambahnya

Pemkab Halbar, lanjut James, juga telah menerima surat somasi dari Dr. Hendra terkait utang tersebut. Surat tersebut saat ini tengah dipelajari oleh tim hukum dan keuangan daerah.

“Kami tanggapi secara prosedural. Kami juga tidak lari dari tanggung jawab, tapi semua tetap harus sesuai regulasi dan kemampuan fiskal yang ada,”bebernya.

“Sebagai Bupati Halmahera Barat, saya berharap tidak ada lagi kesimpangsiuran informasi di masyarakat terkait sumber dan tanggung jawab atas utang Pemkab Halbar,”pungkas Bupati James Uang.*(Ghe/Red)

Berita Terkait

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025
Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo
Pemerintah Tetapkan Investor Asing Kelola Panas Bumi Telaga Rano di Halmahera Barat
Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek
Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen
Pemda Halbar Apresiasi Kepedulian Kapolda Malut dan Bhayangkari di Lokasi Bencana
Skandal Etika Oknum ASN Halbar Mencuat, Keluarga Istri Sah Bersiap Tempuh Jalur Hukum
DPRD Halbar : Surat Resmi Diabaikan Sekda, Ini Bentuk Pembangkangan Birokrasi.
Berita ini 75 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 11:15 WIB

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Jumat, 16 Januari 2026 - 18:39 WIB

Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo

Jumat, 16 Januari 2026 - 18:10 WIB

Pemerintah Tetapkan Investor Asing Kelola Panas Bumi Telaga Rano di Halmahera Barat

Jumat, 16 Januari 2026 - 17:46 WIB

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Kamis, 15 Januari 2026 - 14:38 WIB

Nama Pangkalan Dicoret Sepihak dan Tanpa Alasan, Kuasa Hukum Somasi Disperindagkop dan Agen

Berita Terbaru

Kepala Inspektorat Halmahera Barat, Reinhard Bunga (Dok/Ist)

Halmahera Barat

Akhir Januari, BPK Mulai Bidik LKPD Halbar 2025

Rabu, 21 Jan 2026 - 11:15 WIB

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Balai Cipta Karya (CK) Kementerian PUPR. (Dok/Ist)

Maluku Utara

Pemprov Malut–Balai CK Sinergi Tangani Krisis Air Bersih Tolofuo

Jumat, 16 Jan 2026 - 18:39 WIB

Tampak Warga Desa Tolofuo terpaksa harus mengambil air bersih di Desa Tolofuo demi bisa bertahan hidup (Dok/Wrg)

Halmahera Barat

Air Bersih Tak Mengalir, Janji Pemerintah Halbar Ikut Mandek

Jumat, 16 Jan 2026 - 17:46 WIB

error: